Skip to main content

Antara IT dengan Modernisasi DJP

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi kini kian bervariasi. Teknologi informasi layaknya suatu hal yang tak bisa lepas dari suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat namun didukung oleh teknologi informasi yang handal sangat didambakan oleh organisasi-organisasi di zaman ini. Apalagi organisasi yang besar dan memiliki cabang hampir di seluruh pelosok negeri seperti Direktorat Jenderal Pajak(DJP).
Administrasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi diperkenalkan sebagai jawaban atas keluhan terhadap administrasi perpajakan yang sering dianggap sebagai biang kerok kelemahan dan penyimpangan di bidang pajak. Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, SIP dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.
Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Wajib Pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekaman ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui pengembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa e-SPT dan e-Filing. Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, DJP mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik yang dikenal dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu organisasi yang mengelola penerimaan negara di bidang perpajakan, dimana penerimaan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini sangat bergantung dari pajak, karena hampir 80% dananya dari pajak, hal ini disebabkan karena pendapatan dari sektor migas sudah tidak dapat diandalkan lagi. Dikarenakan tuntutan yang sangat besar kepada DJP, maka DJP sangat memperhatikan proses pelaksanaan prosedur perpajakan, antara lain adalah dengan penerapan teknologi informasi (IT) untuk mendukung terlaksananya prosedur kerja tersebut. DJP sangat mendukung adanya pembaharuan teknologi informasi, dengan penerapan organisasi yang berdasarkan fungsi dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang, akan bisa diminimalisasi.
DJP sendiri memiliki tugas mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sektor perpajakan melalui fungsi : penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan. Untuk itulah pengembangan teknologi informasi DJP diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Untuk sekarang dari fungsi penyuluhan adalah adanya website DJP dan intranet DJP yang dapat memberikan informasi-informasi terbaru sehubungan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP serta info-info terbaru seputar perpajakan. Fungsi pelayanan, dengan adanya Call Center, maka segala komplain Wajib Pajak akan dapat tersalurkan kepada DJP, segala pertanyaan-pertanyaan seputar pajak dapat ditanyakan oleh Wajib Pajak, selain itu ada Tempat Pelayanah Terpadu (TPT) secara online, yang dapat melayani Wajib Pajak secara efektif dan efisien. Dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan, adanya SIMPP sapat membantu pemeriksa pajak dalam memeriksa kasus perpajakan. Lalu ada BLIP yang dapat memberikan informasi Wajib Pajak terhadap para pejabat di lingkungan DJP.
Untuk membahas hubungan antara IT dengan modernisasi, marilah sejenak kita melihat perkembangan IT DJP. Perkembangan teknologi informasi di DJP dimulai pada awal tahun 90an, yakni dengan dimulainya penerapan NCPS untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan.
Sistem Informasi Perpajakan (SIP) diperkenalkan untuk menggantikan NCPS. Selain SIP, untuk bidang PBB mulai dikenalkan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).
Dapat diambil suatu kesimpulan tentang hubungan Teknologi Informasi dengan Modernisasi DJP, yakni bahwa modenisasi menuntut perubahan diri segala aspek, termasuk aspek IT, sehingga pembaharuan diperlukan demi menyongsong modernisasi.

Comments

Popular posts from this blog

Horeee,,,, dapet award,,,,

Pangkalan Bun 1 Juni 2009 Dear blogger, Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Arsyil (www.arsyil.blogspot.com), yang telah memberikan award kepada blog saya yang sangat sederhana dan banyak kekurangan ini,,,, Mungkin saya tidak dapat membalas apa-apa kecuali hanya dukungan dan harapan agar para blogger lebih bersemangat dalam mengembangkan blog masing,,,, Pokoknya thanx berat!!!! ^_^

Ajari Aku Cinta,,,

Pangkalan Bun 30 Juni 2009 Ajari aku cinta, mengapa aku sendiri yang telah berpacaran malah tidak mengerti arti cinta,,, Yang ada adalah Kekosongan hati yang belum dimiliki,,, belum terisi oleh cinta,,, Aku belum bisa memberikan cinta,,,, hanya kebaikan dan rasa sayang yang telah kuberi,,, Ajari aku cinta, Kekasihku bahkan merasa tidak pantas dirinya untuk diriku,,,, Aku terlalu baik baginya,,,, Ajari aku cinta, Apakah yang harus aku perbuat? memang berat baginya menjalani hubungan ini,,, Menjalani hubungan jarak jauh,,,, dengan komunikasi yang amat minim,,,, Ajari aku cinta,,,, wahai yang mengetahui,,,, Cintaku di ujung tanduk,,,

Purbalingga Membangun

PURBALINGGA MEMBANGUN Purbalingga, sebuah Kabupaten berada pada sisi barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kab. Banyumas di Selatan dan barat, Kab. Banjarnegara di Timur dan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di Utara. "Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan lokasi saya yang cukup jauh dari Purbalingga, sehingga belum dapat memantau langsung Pembangunan di sana." Sebelum membahas tentang Purbalingga, saya pribadi sebagai seorang perantau cukup prihatin,, dari perantauan saya di Yogyakarta ke Palangka Raya dan ke Pangkalan Bun, hanya segelintir orang yang mengenal kota kita tercinta ini,,, dan itupun terkenal bukan karena pembangunan purbalingga yang pesat namun karena kasus Sumanto ^^. Orang sering menyalahartikan Purbalingga atau Purbolinggo dengan Probolinggo ^^ ya,,, memang sepintas nama itu sama, namun beda lokasi, tapi menurut saya nama Purbalingga terkesan lebih modern daripada Probolinggo, terkesan lebih tegas. Bahasa Ngapax asli banyumas tetap kami jaga jangan ...